Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengambil inisiatif untuk melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) secara digital untuk Tahun Anggaran 2024.
Acara ini dihelat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Mahan Agung pada Rabu, 13 Desember 2023.
Sebelumnya, pada tanggal 29 November 2023, Presiden RI telah menyerahkan DIPA APBN dan TKD Tahun Anggaran 2024 secara daring dan luring kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur di Istana Negara.
Gubernur Arinal Djunaidi, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, memegang tanggung jawab untuk melanjutkan proses penyerahan ini kepada Satuan Kerja Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, serta Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
Total dana APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencapai Rp 31,58 triliun. Sejumlah Rp 9,32 triliun digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp 22,26 triliun merupakan dana transfer.
Aloklasi belanja K/L sebesar Rp 9,32 triliun akan disalurkan kepada 451 Satuan Kerja (Satker), sementara alokasi TKD sebesar Rp 22,26 triliun melibatkan berbagai sektor seperti DBH Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal Djunaidi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Ia juga mengingatkan Bupati dan Pj. Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Gubernur mendorong kerja sama dengan APIP dan APH untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik melalui monitoring dan evaluasi.
Fokus pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih terpusat pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian secara keseluruhan.
Gubernur menekankan prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia dengan mengurangi angka kemiskinan, menurunkan stunting, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, membangun ketahanan pangan, serta menjaga inflasi.
Gubernur juga menyuarakan pentingnya hilirisasi, pengembangan UMKM, dan kemudahan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, dengan harapan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan perkembangan ekonomi Lampung pada tahun 2023, yang tumbuh akseleratif dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penganugerahan kepada Kabupaten/Kota dengan kriteria penilaian kerjasama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Lampung tahun 2023.
Penghargaan DJPB diberikan kepada Kabupaten Pringsewu sebagai Terbaik 1, Kabupaten Way Kanan sebagai Terbaik 2, dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Terbaik 3.
Penandatanganan pakta integritas komitmen bersama untuk mengelola dana APBN secara akuntabel juga dilakukan dalam acara ini.
Gubernur Arinal Djunaidi bersama Kakanwil DJPB Provinsi Lampung dan perwakilan satuan kerja/SKPD, seperti Kapolda Lampung, Komandan Korem 043/Gatam, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, menandatangani pakta integritas ini sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengelola dana APBN dengan penuh tanggung jawab.
