Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan pemantauan pelayanan publik.
Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tulangbawang Barat pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Sebelumnya, Tim Korsuf Wilayah II KPK telah melakukan kunjungan ke Tulangbawang Barat. Tim ini terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Korwil II, Andi Purwana, PIC MCP KPK Wilayah Lampung, Wuri Nurhayati, dan PIC MCP KPK Wilayah Sumatera Selatan, Alfi Rachman Waluyo.
Mereka diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat, M. Firsada, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tulangbawang Barat.
Pj Bupati Tulangbawang Barat, M. Firsada, menyatakan komitmennya untuk mendorong semua OPD yang terlibat dalam program pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI agar dapat bekerja secara maksimal dan mematuhi aturan.
Ia juga menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip sebagai warga Tulangbawang Barat melalui semangat “nedes nemen nerimo.”
Selama rapat, Kasatgas Andi Purwana menyampaikan evaluasi dan progres capaian MCP terkait program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Tulangbawang Barat tahun 2022 dan tahun 2023.
Andi Purwana menjelaskan bahwa ada delapan area intervensi KPK yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan, pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), dan tata kelola keuangan dana desa.
Pada tahun 2022, capaian MCP KPK Tulangbawang Barat mencapai persentase nilai sebesar 92 persen.
Namun, capaian ini perlu ditingkatkan untuk tahun 2023, karena ada beberapa capaian sub-indikator pada beberapa area intervensi yang harus dioptimalkan.
Area yang menjadi perhatian khusus adalah pengelolaan BMD terkait proses sertifikasi aset serta optimalisasi pendapatan daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam upaya bersama Pemkab Tulangbawang Barat dan KPK RI untuk mengokohkan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi merupakan langkah positif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik bagi masyarakat Tulangbawang Barat.
