Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, turut serta dalam acara Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester II Tahun 2023.
Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Horison pada Kamis, 14 Desember 2023.
Rapat Pleno TPAKD secara rutin diselenggarakan guna memperkuat koordinasi antar TPAKD di Provinsi Lampung bersama Kabupaten/Kota.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih luas untuk semua lapisan masyarakat.
Ini sejalan dengan tujuan mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah dan menciptakan sistem keuangan inklusif, yang diharapkan akan mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marindo Kurniawan.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penunjang tercapainya visi Lampung Berjaya.
Ia menggarisbawahi perlunya membuka akses ekonomi, terutama bagi pelaku usaha di desa-desa yang masih mengalami hambatan.
“Bagi masyarakat pedesaan yang belum mengerti dan mendapatkan akses, ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Fahrizal.
Menyoroti hasil survei, Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2022 Provinsi Lampung mencapai 74,81%, sedangkan Indeks Literasi Keuangan hanya sebesar 41,30%.
Fahrizal menyatakan kekhawatiran atas ketidakseimbangan tersebut, menandakan bahwa pemanfaatan produk jasa keuangan belum didukung oleh pemahaman yang memadai.
Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, Fahrizal berharap adanya penyelarasan usaha yang dapat meningkatkan perlindungan finansial masyarakat.
Dia juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki program wajib TPAKD, yaitu Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung dengan meningkatkan pengetahuan anggota KPB tentang pemanfaatan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya.
Pada tahun 2023, Provinsi Lampung juga meluncurkan Program Literasi Keuangan Syariah, sesuai dengan arahan strategis program tematik TPAKD.
Sekdaprov Fahrizal melihat program ini sebagai peluang baru untuk mendorong ekonomi syariah melalui produk/layanan tabungan dan pembiayaan syariah.
“Coba dilihat apakah bisa kita dorong juga ekonomi syariah sehingga bisa menjadi peluang baru yang dapat kita kembangkan,” tutup Fahrizal, mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan akses keuangan yang lebih baik di Provinsi Lampung.
