Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Partai Golongan Karya (Golkar) menghadapi kekisruhan serius setelah Kesalahan Penginputan Formulir C-1 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, telah memicu kegaduhan dalam pertarungan kursi legislatif.
Pasalnya, kesalahan tersebut menyebabkan ketidakcocokan data calon legislatif (caleg) Golkar di Daerah Pemilihan (Dapil) VI, yang mencakup Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
Insiden ini menimbulkan kegemparan di internal partai, dengan Golkar menegaskan bahwa KPPS harus segera mempertanggungjawabkan kesalahan mereka.
“Kami menuntut tanggung jawab dari KPPS atas kesalahan yang telah terjadi. Hal ini telah mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan lancar,” ujar Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung, Supriyadi Alfian, yang juga merupakan caleg DPRD Provinsi dari Dapil VI.
Menurut Supriyadi, hampir semua caleg telah memperoleh salinan Formulir C-1, yang diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan.
“Ini menyoroti perlunya KPPS untuk lebih berhati-hati dan akurat dalam mengunggah data ke Si Rekap. Kecelakaan semacam ini tidak boleh diulang,” tambahnya.
Keanehan terjadi di TPS 009, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kelurahan Tirtakencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana data yang diunggah ke Si Rekap tidak sesuai dengan daftar caleg yang sebenarnya.
Sejumlah foto Formulir C-1 yang diunggah menunjukkan perbedaan nama calon yang mencalonkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.
Misalnya, pada formulir tersebut, nama caleg nomor urut 1 dari PDIP seharusnya adalah Budhi Condrowati, tetapi yang tercantum adalah Ponco Nugroho.
Begitu juga dengan Partai Golkar, di mana caleg nomor urut 1 seharusnya adalah Ismet Roni, namun yang terunggah adalah Ansyori Ali Akbar.
Dengan serangkaian kejadian ini, Golkar menegaskan pentingnya keakuratan dan kehati-hatian dalam proses pemilu.
Mereka menekankan perlunya tindakan yang tepat dari pihak berwenang untuk memastikan integritas proses demokratis, serta menghindari insiden serupa di masa mendatang.
