BERITA

Pj Gubernur Lampung Tegur Keras Pemkab Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan Terkait Melonjaknya Harga Sembako

7
×

Pj Gubernur Lampung Tegur Keras Pemkab Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan Terkait Melonjaknya Harga Sembako

Sebarkan artikel ini
Harga Sembako Tinggi, Pj Gubernur Lampung Semprit Pemkab Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan
Harga Sembako Tinggi, Pj Gubernur Lampung Semprit Pemkab Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan

Media90 – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Oktober 2024 di Pulau Sumatera.

Dalam rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang diadakan di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10/2024), disebutkan bahwa Kabupaten Pringsewu mencatat kenaikan IPH tertinggi, yaitu 1,75%.

Komoditas yang memberikan andil terbesar dalam kenaikan tersebut adalah daging sapi, daging ayam ras, dan cabai rawit.

Kabupaten Tulang Bawang Barat menempati urutan ketiga dengan kenaikan IPH sebesar 1,18%, di mana daging sapi, daging ayam ras, dan minyak goreng menjadi komoditas utama yang mempengaruhi kenaikan tersebut.

Baca Juga:  Ini Dia Prediksi Puncak Arus Balik Libur Lebaran Iduladha Hari Ini!

Sementara itu, Kabupaten Way Kanan berada di urutan kelima dengan kenaikan IPH sebesar 1,13%, yang didorong oleh kenaikan harga beras, bawang merah, dan jeruk.

Selain memberikan perhatian pada daerah-daerah dengan kenaikan inflasi, Pj. Gubernur Samsudin juga mencatat kemajuan di Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji, yang sebelumnya selalu mengalami inflasi tinggi namun kini mengalami deflasi.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur menegaskan bahwa target inflasi tahun 2024 adalah 1,5% – 3,5% atau sekitar 2,5%.

Untuk mencapai target tersebut, Samsudin menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian inflasi yang berbasis data, serta pemantauan hasil IPH mingguan.

Gubernur Samsudin juga meminta agar kepala daerah proaktif dalam memantau stok dan pasokan bahan pangan di tingkat distributor, Bulog, pasar rakyat, dan ritel modern, terutama untuk komoditas yang sering memicu inflasi dan diatur Harga Eceran Tertingginya (HET) oleh pemerintah.

“Lakukan pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar atau menimbun barang untuk spekulasi. Libatkan TNI, Polri, Satgas Pangan, dan stakeholder terkait dalam pengawasan ini,” tegas Samsudin.

Baca Juga:  Operasi Penyergapan Sabung Ayam: Polres Pesisir Barat Berhasil Meringkus Tiga Terduga Pelaku, Sita 25 Motor sebagai Barang Bukti

Samsudin juga menyerukan agar pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga.

Selain itu, ia mendorong kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan kelancaran pasokan bahan pangan.

“Gencarkan gerakan menanam untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, seperti menanam cabai atau komoditas lain yang rentan terhadap inflasi. Selain itu, lakukan komunikasi efektif kepada masyarakat mengenai perkembangan stok bahan pangan pokok melalui media,” tambahnya.

Gubernur juga mengimbau kabupaten/kota untuk selalu menghadiri rapat pengendalian inflasi yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan tidak diwakilkan, guna memperkuat koordinasi antara pusat, provinsi, dan antar kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan juga perkembangan inflasi Provinsi Lampung, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengendalikan inflasi.

Paparan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala Bulog Provinsi Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *