BERITA

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah: Lampung Berhasil Tekan Indeks Harga, Beras Masih Jadi PR Besar

0
×

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah: Lampung Berhasil Tekan Indeks Harga, Beras Masih Jadi PR Besar

Sebarkan artikel ini
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Lampung Catatkan Penurunan Indeks Harga, Beras Jadi Tantangan Utama
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Lampung Catatkan Penurunan Indeks Harga, Beras Jadi Tantangan Utama

Media90 – Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Command Center, Senin (19/8/2025).

Rakor ke-130 ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya setiap narasumber menyampaikan poin strategis dan langkah konkret untuk segera menekan inflasi di daerah.

ads
ads

Inflasi Nasional Naik, Beras Jadi Sorotan

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan inflasi nasional pada Juli 2025 sebesar 2,37 persen (year on year), naik dari bulan sebelumnya yang tercatat 1,87 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras (0,15 persen), bawang merah (0,10 persen), tomat (0,08 persen), dan cabai rawit (0,08 persen).

Baca Juga:  Kanwil Kemenag Lampung Mendorong Pj Gubernur untuk Segera Menyahkan Rancangan Pergub Ponpes

Beras menjadi sorotan utama karena menyumbang inflasi tiga bulan berturut-turut (Mei–Juli 2025). Pemerintah diingatkan untuk terus mengantisipasi tren kenaikan harga beras agar tidak semakin membebani inflasi. Sementara itu, bawang putih tercatat sebagai komoditas penyumbang deflasi.

Posisi Lampung: IPH Turun, Beras Masih Naik

Berdasarkan data SP2KP hingga 15 Agustus 2025, sebanyak 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 22 provinsi turun, dan dua provinsi stabil. Lampung termasuk daerah dengan penurunan IPH sebesar -0,06 persen, didorong turunnya harga bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah.

Namun, harga beras di Lampung masih naik. Rata-rata harga beras medium mencapai Rp14.012/kg (naik 1,15 persen dibanding Juli 2025), sedangkan beras premium Rp15.435/kg (naik 0,82 persen).

Baca Juga:  Harga BBM Pertamax dan Dexlite Pertamina Turun di Oktober 2024: Simak Daftar Harga di SPBU Lampung

Untuk komoditas lain, minyak goreng Minyakita turun tipis 0,02 persen tetapi masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Metro, harga Minyakita bahkan mencapai Rp15.500/liter.
Sementara itu, harga cabai rawit turun signifikan 16,76 persen, cabai merah turun tipis 0,03 persen. Sebaliknya, bawang merah naik 14,57 persen, telur ayam ras naik 0,47 persen, dan daging ayam ras turun 0,33 persen.

Bulog Dorong Distribusi Merata

Kepala Divisi Perencanaan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan realisasi penyaluran beras SPHP periode Juli–Desember 2025 mencapai 38,8 juta ton.
Penyaluran minyak goreng Minyakita juga sudah 93 persen per 15 Agustus 2025.

Namun, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan agar distribusi beras SPHP lebih merata ke pasar tradisional, mengingat harga di tingkat pasar rakyat masih relatif tinggi.

Baca Juga:  Meskipun Diterpa Bintik dan Leles, Petambak Bumi Dipasena Sejahtera Tulang Bawang Berhasil Panen 1,7 Ton Udang Vaname

Isu Jagung dan Pangan Lain

Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menyoroti harga jagung yang masih berfluktuasi akibat disparitas distribusi antara produsen dan peternak.
Lampung sendiri tercatat sebagai salah satu dari lima daerah dengan luas panen jagung terbesar nasional, yakni 31.738 hektare pada Agustus 2025. Harga rata-rata jagung kering panen per 17 Agustus tercatat Rp5.249/kg.

Pembangunan Perumahan: Lampung Masuk 10 Besar

Selain isu pangan, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, melaporkan progres program pembangunan 3 juta rumah.

Ia mengapresiasi capaian Pemda dalam penerbitan dokumen perizinan. Lampung Selatan menempati urutan kedua nasional untuk penerbitan Perkada PBG di wilayah pesisir dengan 1.760 dokumen, sementara Bandar Lampung berada di peringkat ke-14 untuk wilayah perkotaan dengan 505 dokumen.

Imran juga merekomendasikan sejumlah langkah kepada Pemda, antara lain memperkuat layanan pengaduan konsumen perumahan, mengalokasikan bantuan rumah layak huni dalam APBD maupun APBDes, serta membebaskan bea PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *