Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Pada Selasa (19/12/2023), Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dihadiahi Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat RI.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sepanjang tahun 2023.
Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana Gubernur Arinal menerima penghargaan tersebut secara langsung.
Keberhasilan ini didasarkan pada hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Monev melibatkan 369 badan publik, termasuk Kementerian Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan berbagai kategori lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah elemen kunci dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
Beliau meyakini bahwa transparansi informasi merupakan fondasi demokrasi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saat kita merayakan pencapaian Indonesia sejajar dengan negara maju dalam Indeks Keterbukaan Data Pemerintah versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2020, hal ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Wakil Presiden.
Meskipun demikian, Wakil Presiden juga mencatat adanya sengketa informasi yang masih kerap terjadi antara masyarakat dan badan publik.
Beliau menekankan pentingnya penguatan literasi masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan perlunya sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik.
Wapres berharap bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, termasuk di tingkat daerah.
Ia juga meminta Komisi Informasi Pusat untuk mendampingi badan publik yang belum memperoleh predikat informatif, sehingga mereka dapat meningkatkan performa dalam keterbukaan informasi publik.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah instrumen penting dalam mewujudkan visi besar keterbukaan informasi.
Visi tersebut mencakup cita-cita untuk memiliki masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
