Media90 – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Lampung, Senin (8/9/2025).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi tahunan dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen, serta tercatat -0,08 persen secara month to month (Juli ke Agustus 2025). Penurunan terbesar terjadi pada kelompok pangan sebesar -0,29 persen.
“Angka 2,31 persen ini merupakan capaian yang sangat baik bagi Indonesia, karena mampu menyeimbangkan kepentingan konsumen sekaligus menguntungkan produsen,” ujar Tito.
Kemendagri turut mengapresiasi capaian inflasi nasional yang tetap terkendali, termasuk deflasi harga beras yang cukup signifikan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.
“Itu artinya kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengonsolidasikan dan mempercepat program-program bersama. Untuk mencapai target ini, kami mengajak seluruh pihak terus berkolaborasi mengejar angka ideal penurunan kemiskinan,” tegas Muhaimin.
Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada tahun 2029, dari kondisi saat ini sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa.
Sebagai tindak lanjut, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menugaskan Kemenko PM untuk mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemanfaatan DTSEN, sekaligus mendorong sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta.
Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan mencakup tiga langkah utama, yaitu:
-
Pengurangan beban dasar, melalui jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran.
-
Peningkatan pendapatan, lewat perluasan akses pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta penciptaan peluang usaha.
-
Penurunan kantong kemiskinan, melalui perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.
Selain itu, Menko PM menegaskan salah satu peran penting gubernur dalam penanggulangan kemiskinan adalah memberikan dukungan masif terhadap program Sekolah Rakyat, baik dalam aspek perizinan lahan maupun penyediaan tenaga pendidik.
