Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Ratusan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, mengekspresikan rasa kecewa mereka terhadap Sekretariat Panwascam karena belum menerima pembayaran honor hingga Sabtu, 17 Februari 2023.
Para anggota PTPS ini telah bekerja keras selama tiga hari penuh hingga hari pencoblosan.
Mereka berjuang tanpa istirahat sedikit pun. Data dari formulir C1 dan sertifikat hasil, serta rincian penghitungan perolehan suara, sudah diselesaikan dengan lengkap dan diserahkan ke Sekretariat Panwascam Kecamatan Way Jepara.
Beberapa anggota PTPS dari Kecamatan Way Jepara menyatakan, “Kami sudah bekerja keras. Namun, honor kami tertunda karena ada masalah dengan pembuatan laporan perjalanan dinas. Kami merasa prihatin karena mulai dari awal pencoblosan hingga penyerahan logistik surat suara ke kecamatan, kami tidak tidur selama lebih dari 24 jam.”
Dalam menghadapi birokrasi yang menghambat pembayaran honor mereka, beberapa anggota PTPS dari Way Jepara menyatakan ketidaknyamanannya. Mereka berpendapat bahwa proses pembayaran honor PTPS di kecamatan lain tidak serumit di Way Jepara.
“Kami hanya mendapatkan gaji sebesar Rp1 juta, namun proses pembayarannya sangat rumit. Kami merasa pasrah apakah honor kami akan dibayarkan atau tidak. Meskipun begitu, kami telah berusaha maksimal untuk membantu mensukseskan pelaksanaan pemilihan tersebut,” ungkap sejumlah anggota PTPS.
Bendahara Sekretariat Panwascam Kecamatan Way Jepara, Suriyani dan Rasyid, memastikan bahwa pembayaran honor anggota PTPS akan dilakukan pada Senin atau Rabu pekan depan.
Mereka menjelaskan bahwa beberapa SPJ perjalanan dinas masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembayaran dapat dilakukan.
“Kami harus menyelesaikan SPJ perjalanan dinas terlebih dahulu. Jika belum selesai, kami tidak dapat melakukan pembayaran karena itu salah satu syarat untuk mengalokasikan anggaran pembayaran anggota PTPS,” jelas Suryani.
Di sisi lain, seorang staf dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur, Zahid, menyatakan bahwa proses birokrasi dalam pembayaran honor anggota PTPS seharusnya lebih fleksibel.
Menurutnya, tidak perlu terlalu kaku sehingga menyebabkan kekecewaan bagi para anggota PTPS.
“Menurut saya, kebijakan Panwascam Way Jepara terlalu aneh. Seharusnya pembayaran honor dapat dilakukan tanpa harus menunggu SPJ perjalanan dinas yang belum selesai, apalagi jika hanya masalah kekurangan kurang dari 5%,” komentar staf Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tersebut.
