Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Syawal Sugiarto, mengingatkan masyarakat akan kehadiran 14 jenis ancaman bencana yang mengintai.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Lampung, dengan populasi mencapai 9 juta jiwa, menduduki urutan kedua dalam tingkat kerentanan di Pulau Sumatera, hanya setelah Sumatera Utara, dan urutan kedelapan secara nasional.
“Risiko bencana merupakan tantangan utama dalam proses pembangunan saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dampak dan intensitas bencana di Lampung, terutama bencana hidrometeorologi yang sering berpadu dengan tingkat kerentanan yang tinggi,” ujar Rudy Syawal Sugiarto melalui Julian Arinaldi, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda BPBD Provinsi Lampung, dalam workshop peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Lampung.
Workshop tersebut diadakan oleh Perkumpulan Paluma Nusantara (Paluma) di Hotel De Green, Bandar Lampung, pada Kamis (28/3/2024) dan dihadiri oleh berbagai organisasi sosial kebencanaan.
Rudy Syawal menyoroti kurangnya peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di Lampung, yang membutuhkan terobosan inovatif, responsif, dan adaptif.
“Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah melalui tindakan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan risiko bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Project Manager Paluma Lampung, Nanang Priyana, menjelaskan bahwa tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkuat peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Lampung dalam mengurangi risiko bencana.
Selain itu, workshop juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik dalam pelaksanaan kegiatan FPRB Provinsi, menyusun statuta FPRB Provinsi Lampung sebagai landasan operasional, serta menyusun program kerja baik jangka menengah maupun jangka pendek.
“Dari workshop ini, kami berharap dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari FPRB Provinsi sebagai inspirasi bagi pengembangan pelaksanaan kegiatan, serta menyusun statuta dan program kerja yang berkelanjutan,” kata Nanang.
Ketua FPRB Lampung, Aris Suryono, menambahkan bahwa sejak awal pembentukannya oleh BPBD, FPRB telah memiliki statuta dan program kerja jangka pendek.
Dia berharap agar organisasi masyarakat dan lembaga swadaya kebencanaan dapat bergabung dan mendukung program tersebut demi keberlangsungan penanggulangan risiko bencana di Lampung.
