Media90 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengawasi netralitas para aparatur pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, menekankan pentingnya menjaga netralitas ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pemilihan yang jujur dan transparan.
Dalam rangka menjaga netralitas aparatur, Bawaslu Lampung telah melaksanakan program deklarasi netralitas hingga ke tingkat desa.
Kegiatan ini menargetkan kepala desa di 13 kabupaten dan dua kota di Lampung. Iskardo menjelaskan, di Bandar Lampung dan Metro, deklarasi netralitas melibatkan lurah, ketua lingkungan, dan camat.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua aparatur tentang pentingnya tidak terlibat dalam politik praktis selama masa Pilkada.
“Netralitas tidak hanya tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan seluruh aparatur di tingkat kelurahan dan desa,” kata Iskardo P. Panggar.
Upaya ini diharapkan dapat memotivasi perangkat desa, lingkungan, kecamatan, dan kelurahan untuk mendukung terciptanya pemilihan yang aman, damai, dan transparan.
Iskardo juga berharap agar kejadian terkait pelanggaran netralitas Pilkada tidak terjadi di tingkat desa.
Dengan pemahaman yang baik tentang aturan pelaksanaan Pilkada, terutama saat kampanye, diharapkan tidak ada insiden yang mencederai proses pemilihan di Lampung.
Bawaslu Lampung telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pengalaman dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk langkah antisipasi yang lebih baik.
“Kami akan terus menerapkan pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran Pilkada,” tambah Iskardo.
Penerapan pengawasan partisipatif tersebut juga dilakukan melalui edukasi di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.
Iskardo mengungkapkan, “Pencegahan dan pengawasan partisipatif akan terus dilakukan untuk menciptakan Pilkada yang damai, sehingga masyarakat dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan.”
Selain itu, Bawaslu Lampung telah menjalin kerjasama dengan 56 lembaga, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada serentak 2024.
Saat ini, Bawaslu juga merekrut pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, karena keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif.
Dengan berbagai upaya ini, Bawaslu Lampung berharap dapat menciptakan atmosfer Pilkada yang bersih, aman, dan menyenangkan bagi semua pihak.
