Media90 – Jumat, 20 September 2024, ratusan anggota Gerakan Aliansi Muda Tanggamus menggelar unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan RSUD Batin Mangunang dan BPRS Tanggamus.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB, menuntut agar Kejari segera menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Setelah beberapa waktu berorasi, tiga perwakilan massa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pihak Kejari Tanggamus, guna menyampaikan tuntutan secara langsung.
Koordinator Lapangan Gerakan Aliansi Muda Tanggamus, M. Fikram, dalam orasinya menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses penyidikan.
Ia mendesak Kejari Tanggamus untuk bertindak tegas. “Kami mendesak Pidsus Kejaksaan Negeri Tanggamus segera menetapkan tersangka dalam dua kasus korupsi besar, yaitu di RSUD Tanggamus dan BPRS Tanggamus,” tegas M. Fikram.
Selain itu, Gerakan Aliansi Muda Tanggamus juga meminta peningkatan status penyelidikan dugaan korupsi PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya (AUTJ), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanggamus.
Mereka juga menyoroti dugaan penyelewengan Dana Pekon oleh beberapa kepala pekon di daerah tersebut.
Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari Polres Tanggamus. Pengamanan dipimpin oleh Kabag Operasi Polres Tanggamus, Kompol Samsuri, yang menerjunkan personel gabungan, termasuk sejumlah Polwan di garis depan untuk meredam potensi gesekan antara aparat dan massa.
Kasi Humas Polres Tanggamus, AKP M. Yusuf, menyampaikan bahwa 55 personel dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa ini. “Alhamdulillah, aksi berjalan damai dan tidak ada insiden yang berarti,” ujar AKP M. Yusuf, mewakili Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda.
Dauri, salah satu perwakilan dari Aliansi Muda Tanggamus, mengapresiasi pengamanan yang dilakukan Polres Tanggamus.
“Terima kasih banyak karena kami sudah menyampaikan aspirasi di depan Kejaksaan dengan baik, dan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang mengawal sampai akhir,” ungkap Dauri.
Aksi ini menunjukkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pemerintahan, terutama dalam mengatasi praktik korupsi yang merugikan daerah.
