Media90 – Polda Lampung bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung terus berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Sinergi antara Bawaslu Lampung dan kepolisian daerah ini semakin intensif dengan berbagai upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat guna memastikan Pilkada berjalan bersih dan jujur.
Sosialisasi dan Edukasi Melalui Alat Peraga
Bawaslu Lampung semakin gencar menyebarkan alat peraga sosialisasi (APS) di seluruh kabupaten/kota di Lampung sebagai bagian dari kampanye anti-politik uang.
Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar, menyampaikan bahwa ratusan ribu APS telah disebar, yang meliputi berbagai media seperti videotron, kaos, stiker, spanduk, baliho, banner, poster, selebaran, dan brosur.
“Kami berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk politik uang dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bersih dan jujur,” kata Iskardo dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).
Program Pengawasan Partisipatif
Selain penyebaran alat peraga, Bawaslu Lampung juga melibatkan masyarakat secara aktif melalui berbagai program pengawasan, seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, serta pembentukan kampung pengawasan partisipatif dan kampung anti-politik uang.
Program-program ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang dan mengajak mereka menjaga integritas pemilu.
Tak hanya itu, Bawaslu Lampung bersama 15 Bawaslu Kabupaten/Kota juga membuka Posko Aduan, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara.
“Kami berharap langkah-langkah ini dapat meminimalkan praktik politik uang dan meningkatkan citra positif Lampung pasca-pemilu,” jelas Iskardo.
Indeks Kerawanan Pemilu Lampung
Lampung sendiri tercatat memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024, berada di urutan kedua dengan skor 64,61, hanya setelah Banten.
Dalam hal kerawanan politik uang, Lampung menduduki peringkat kedua nasional dengan skor 55,56.
Beberapa kabupaten seperti Lampung Tengah dan Lampung Barat tercatat memiliki tingkat kerawanan politik uang yang cukup tinggi, dengan indeks masing-masing 47,45 dan 11,86.
Iskardo berharap bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota, indeks kerawanan politik uang di Lampung dapat menurun pada Pemilu mendatang.
Ia optimistis Lampung dapat keluar dari daftar 15 besar atau 20 besar dalam indeks kerawanan politik uang.
Polda Lampung Dukung Penuh Upaya Bawaslu
Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu dalam memberantas praktik politik uang di Lampung.
Polda Lampung juga akan gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang dan memastikan aparat kepolisian turut berperan aktif dalam mengawasi praktik tersebut.
“Kami akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar yang terdeteksi melalui laporan Gakkumdu yang didukung oleh Bawaslu,” ujar Kapolda Lampung.
Dengan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang terus digalakkan, diharapkan Pilkada 2024 di Lampung dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bebas dari pengaruh politik uang, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpinnya dengan lebih baik dan penuh integritas.
